BERITAKU, Sumenep – Dinamika persoalan pengelolaan dana kas warga Perumahan Grand Symphony yang berlokasi di Jalan Raya Gapura, Desa Paberasan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih terus bergejolak dan belum menemukan titik akhir.
Agenda pertemuan terbuka yang telah dinanti-nantikan warga pada Minggu (8/11/2026) malam justru menyisakan sederet tuntutan baru yang memicu tensi antarwarga dan jajaran pengurus.
Perwakilan warga, Adiyatma Nitisaputra, mengungkapkan bahwa dalam forum musyawarah tersebut, Bendahara Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Wajaj Bahaun, pada akhirnya memberikan pengakuan di hadapan warga terkait penggunaan dana kas yang selama ini dipersoalkan.
Uang kas milik warga tersebut, menurut pemaparan yang disampaikan Adi, diakui oleh Bahaun telah dipergunakan untuk keperluan simpan pinjam pribadi dan dialirkan melalui skema transfer ke rekening pribadi maupun rekening milik istrinya.
Kendati pengakuan lisan telah disampaikan oleh pihak bendahara, hal tersebut tidak serta-merta membuat gejolak di tingkat warga mereda begitu saja.
“Garis besarnya itu dia mengakui semua,” ujar Adi saat menceritakan kembali jalannya dinamika pertemuan tersebut pada Senin (9/11/2026).
Menurut Adi, warga yang hadir pada dasarnya menaruh harapan agar pertemuan Minggu malam tersebut dapat melahirkan keputusan konkret serta kesepakatan tertulis mengenai skema pengembalian dana, khususnya yang berkaitan dengan anggaran proyek pemasangan paving dan sistem CCTV.
Terlebih lagi, pengeluaran untuk pembelanjaan material proyek-proyek fisik tersebut ditegaskan memiliki kwitansi nota atau bukti transaksi sah yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Namun, alur pembahasan dalam musyawarah berjalan sangat alot, di mana sebagian pihak menginginkan persoalan ini lekas disudahi, sementara kelompok warga lainnya tetap bersikeras menuntut kejelasan pengembalian nominal uang kas yang terpakai.
Adi menegaskan bahwa warga di lingkungan Blok Cendana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengerjaan proyek fisik belum seluruhnya menerima model pertanggungjawaban yang disampaikan.
“Saya masih menunggu warga. Kalau warga Simponi mengikhlaskan dan menganggap tidak masalah, saya bisa memahami. Tetapi saya masih menunggu sikap warga Cendana,” tandas Adi mempertegas posisinya.
Selain kepastian pengembalian utuh selisih dana kas, Adi secara tegas menuntut agar Wajaj Bahaun membuat bukti pernyataan video secara terbuka ke publik.
Isi rekaman video tersebut harus memuat pengakuan jujur penggunaan uang kas warga, penjelasan rinci mengenai aliran dana yang masuk ke rekening pribadi dan rekening istrinya, serta permohonan maaf secara tulus kepada seluruh warga yang bermukim di Blok Symphony maupun Blok Cendana.
Langkah penyampaian video terbuka tersebut dinilai sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral agar tidak memicu sanggahan atau penyangkalan balik di kemudian hari.
Di sisi lain, Adi juga menyoroti ketidakhadiran Owner PT Grand Symphony, Entry Lesmana, yang sebelumnya dijadwalkan hadir untuk memediasi perdebatan.
Berdasarkan informasi yang diterima Adi dari salah seorang warga, absennya sosok pengembang tersebut diduga atas permintaan Ketua Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Shobiis Asror.
Dampak dari polemik pembukuan kas ini mulai menjalar pada operasional lingkungan, di mana sejumlah warga kini sepakat memilih menahan atau mogok membayar iuran bulanan sampai ada kepastian pengembalian saldo kas.
“Warga kayaknya masih belum mau membayar iuran lagi sebelum ada kejelasan. Selisih kas itu harus dikembalikan,” ungkap Adi menirukan keresahan tetangganya.
Guna menentukan langkah hukum maupun kelembagaan selanjutnya, pihak warga berencana menggelar konsolidasi dan rembuk internal kembali bersama para tokoh senior di lingkungan perumahan.
Meski pengakuan penggunaan uang telah terlontar dalam pertemuan Minggu malam, tuntutan pengembalian dana kas dan transparansi pertanggungjawaban penuh tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan di Perumahan Grand Symphony Sumenep.
Komentar