BERITAKU, Jakarta – Dinamika politik di lingkaran puncak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru yang menyita perhatian publik nasional.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginan dan niatannya secara langsung untuk melepaskan jabatannya sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi penting tersebut diungkapkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sesi konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan adanya agenda pertemuan penting antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi.
Pertemuan tertutup yang berlangsung cukup panjang selama kurang lebih dua setengah jam tersebut membahas sejumlah isu krusial.
Salah satu fokus utama dari agenda pembicaraan empat mata keduanya yakni menyangkut eskalasi dinamika politik serta hukum yang terus berkembang belakangan ini.
Menurut pemaparan Prasetyo, dalam kesempatan tersebut Gibran menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden RI.
Keputusan tersebut diambil Gibran sebagai bentuk respons atas perkembangan situasi nasional pasca-munculnya sejumlah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo di hadapan media.
Kendati demikian, Mensesneg Prasetyo Hadi secara tegas menepis anggapan dan rumor liar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo melarang atau menolak keinginan pengunduran diri tersebut.
Ia meluruskan bahwasanya narasi mengenai adanya penolakan langsung dari presiden dalam pertemuan tersebut adalah tidak benar.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo menegaskan posisi presiden.
Perkembangan konstelasi politik di lingkaran Istana Kepresidenan ini kian mempertegas tingginya dinamika pasca-putusan lembaga peradilan tertinggi nasional yang memengaruhi tatanan kepemimpinan negara.
Komentar