BERITAKU, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memperkuat keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah konkret ini diwujudkan melalui skema pembinaan, fasilitasi legalitas, hingga alokasi bantuan permodalan.
Penegasan penting tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli. Ia hadir mewakili pemerintah daerah dalam forum Sarasehan UMKM yang digelar di Aula Jaga Temba, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Selasa (20/10/2026).
Dalam paparannya, Ramli tidak menampik adanya dua persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi benteng penghambat kemajuan UMKM lokal, yakni keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan permodalan.
“Pemkab Sumenep terus hadir melalui peningkatan SDM, sosialisasi, dan pembinaan,” kata Ramli memaparkan respons pemerintah daerah di hadapan peserta sarasehan.
Guna menunjang pendampingan bisnis secara terpadu, Pemkab Sumenep telah menghadirkan fasilitas UMKM Halal Hub di kawasan Tajamara. Sentra layanan tersebut dapat diakses secara gratis oleh para pelaku usaha untuk berkonsultasi, mengurus sertifikasi, hingga mempraktikkan inovasi produknya.
Sementara di sektor permodalan, pemerintah daerah menyiapkan skema bantuan berupa hibah dana maupun barang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, akurasi pemetaan kebutuhan sangat diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran.
Selain masalah modal, Pemkab Sumenep juga gencar mendorong para pengrajin dan produsen makanan untuk melengkapi legalitas usaha. Kepemilikan izin resmi dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah akses pelaku usaha terhadap program fasilitasi pemerintah.
Ramli turut mengingatkan agar para pelaku UMKM seperti pembuat kerupuk, petis, hingga batik tidak melulu berfokus pada proses produksi semata. Merek strategis dituntut untuk merambah kemitraan, perluasan jaringan distribusi, serta optimalisasi pemasaran digital.
Di sisi lain, Ramli sangat mengapresiasi kepekaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep yang menginisiasi forum sarasehan tersebut. Ia berharap seluruh pemikiran yang tercetus tidak menguap begitu saja, melainkan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi resmi.
“Kami minta ada dokumen tertulisnya dalam bentuk rekomendasi. Itu menjadi referensi bagi pemerintah daerah,” tegas Ramli.
Dokumen rekomendasi tertulis tersebut nantinya akan difungsikan sebagai landasan acuan Pemkab Sumenep dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap kolaborasi pemerintah, pers, dunia usaha, akademisi, dan unsur masyarakat dapat memperkuat ekosistem UMKM di Sumenep,” tuturnya menutup sambutan.
Komentar