BERITAKU, Sumenep – Gedung DPRD Kabupaten Sumenep mendadak menjadi pusat perhatian manakala tujuh fraksi di parlemen secara bergantian membeberkan kenyataan pahit di lapangan.
Melalui Rapat Paripurna yang digelar di Aula Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/11/2026), laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat selama masa reses (9–16 November 2026) dibuka secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi.
Alih-alih sekadar menjadi agenda seremonial, sidang paripurna kali ini menjelma menjadi panggung koreksi total terhadap lambatnya penanganan sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Sumenep.
Dari daratan hingga gugusan pulau terluar, benang merah keluhan warga tetap sama: infrastruktur yang lumpuh, air bersih yang langka, hingga karut-marut distribusi pupuk dan energi.
Potret paling memprihatinkan disuarakan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyoroti krisis kemanusiaan di Desa Montorna dan Prancak, Kecamatan Pasongsongan.
Di wilayah tersebut, sumber-sumber air warga dilaporkan menyusut drastis bahkan mengering total, sementara lahan pertanian terancam gagal panen di tengah minimnya intervensi nyata dan distribusi air bersih dari pemerintah.
“Kami meminta penjelasan serta langkah konkretnya, agar masyarakat tidak terus menanggung penderitaan akibat kekeringan ini,” tegas Fraksi PAN dalam lembar laporan reses mereka.
Jeritan serupa juga diteriakkan oleh Fraksi Partai Demokrat yang membedah kerusakan infrastruktur jalan lintas kecamatan, seperti ruas Lenteng–Kapedi, Ganding–Guluk-Guluk, hingga Nambakor–Karanganyar.
Bahkan, Demokrat turut membongkar bobolnya fasilitas pendidikan di daerah, seperti SDN 1 Daramista di Kecamatan Lenteng yang atap ruang kelasnya ambruk dan tak layak huni.
Di kepulauan, warga Pulau Giligenting (Desa Banmaleng) harus menerima kenyataan pahit bahwa aliran listrik swadaya desa hanya menyala enam jam sehari akibat minimnya peremajaan baterai panel surya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PKS dan Fraksi PDI Perjuangan kompak menyoroti ancaman nyata bagi sektor ketahanan pangan dan nelayan.
Kelangkaan pupuk bersubsidi serta sulitnya nelayan mendapatkan pasokan solar di musim melaut dinilai menjadi bom waktu yang siap melumpuhkan ekonomi kerakyatan.
PDI Perjuangan bahkan mendesak Pemkab Sumenep mengevaluasi total kuota BBM dan membenahi sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran.
Di wilayah perbatasan paling ekstrem, Fraksi NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa suara masyarakat Pulau Masalembu, Kangean, Sapudi, dan Raas.
Selain menuntut percepatan pembangunan Pembangkit Listrik PLN dan Bandara Masalembu, warga kepulauan mendesak pembangunan tangkis laut darurat guna menahan abrasi ganas yang kian mengancam permukiman pesisir.
Sebagai penutup yang sarat kritik, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan keras kepada eksekutif agar tidak menjadikan alasan keterbatasan fiskal daerah sebagai perisai untuk mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa suara mereka didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,” pungkas PKB tajam.
Kini, bola panas berada di tangan eksekutif. Seluruh catatan merah dari tujuh fraksi tersebut resmi menjadi dokumen negara yang wajib diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikutnya.














Komentar