BERITAKU, Sumenep – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyampaikan sorotan tajam terhadap berbagai persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat selama masa reses.
Melalui Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, catatan kritis tersebut dibeberkan di hadapan peserta rapat paripurna dewan.
Wahyudi menekankan bahwa seluruh temuan yang dihimpun langsung dari lapangan bukan sekadar daftar usulan formal, melainkan cerminan nyata dari persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih mengalami kelangkaan dan ketimpangan, sehingga berpotensi mengancam produktivitas sektor pertanian.
Oleh karena itu, fraksi mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem distribusi sekaligus memperbaiki data penerima subsidi, di samping mendorong modernisasi alat mesin pertanian serta penguatan riset benih unggul.
Selain sektor pertanian, persoalan ketersediaan dan harga BBM bersubsidi—khususnya solar yang menjadi tumpuan utama sektor perikanan di wilayah kepulauan—turut menjadi perhatian serius agar OPD terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Di bidang perlindungan sosial, Fraksi PDI Perjuangan menemukan banyak ketidaksesuaian data penerima bantuan.
Dalam laporan tersebut diungkapkan adanya warga berprofesi tukang becak yang masuk dalam Desil 9 serta warga pengangguran di Desil 7, sementara warga yang mampu justru tercatat menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi carut-marut data tersebut, fraksi mendesak dilakukannya verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran, serta mendorong pemberian insentif yang layak bagi kader kesehatan desa dan posyandu.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menuntut pemerataan alokasi anggaran antara wilayah daratan dan kepulauan, baik untuk pembangunan rabat beton, pengaspalan jalan, maupun perbaikan sistem drainase.
“APBD harus menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa,” tegas Wahyudi dalam penyampaian laporan reses tersebut.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada konstituen, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal ketat seluruh hasil temuan reses ini agar terakomodasi sebagai instrumen politik kerakyatan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.














Komentar