BERITAKU, Sumenep – Persoalan internal dan tata kelola PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) kembali memicu tanda tanya besar di tengah publik.
Di tengah sorotan tajam atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut, kini muncul polemik serius buntut pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA mengenai pengelolaan Participating Interest (PI) migas yang sempat berada dalam lingkup PT WUS.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja (Presma Unija), Moh. Ibnu Al Jazary, melayangkan kritik keras dan mempertanyakan bagaimana bisa PT WUS menjalankan pengelolaan PI migas.
Pasalnya, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sumenep pada perusahaan daerah tersebut tercatat baru sebesar 75,30 persen, yang artinya belum mencapai persyaratan minimal 99 persen sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan PI.
Bagi Ibnu, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif perusahaan semata, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan hukum para pengambil kebijakan yang memberikan persetujuan, rekomendasi, maupun legitimasi terhadap pengelolaan PI tersebut, di samping adanya indikasi monopoli perusahaan demi kepentingan segelintir orang.
Ibnu juga menyoroti posisi strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemegang saham mayoritas PT WUS.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lari dari tanggung jawab atas setiap kebijakan strategis perusahaan, terlebih ketika pengelolaan PI menyangkut langsung hajat hidup orang banyak dan masa depan kekayaan sumber daya alam daerah.
Pihaknya mempertanyakan apakah kebijakan pengelolaan PI di PT WUS benar-benar berorientasi murni untuk kemakmuran masyarakat Sumenep, atau justru sengaja membuka celah bagi kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu di balik selubung perusahaan daerah.
“Jangan sampai PT WUS hanya dijadikan kendaraan kepentingan segelintir pihak. Kami ingin tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kebijakan perusahaan ini. Apakah keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan daerah atau ada kepentingan lain yang selama ini tidak pernah dijelaskan kepada publik?” tegas Ibnu, Rabu (18/11/2026).
Sejalan dengan kondisi tersebut, Presma Unija secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Sumenep agar tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan secara formalitas belaka, melainkan segera memanggil pihak-pihak terkait yang merumuskan kebijakan pengelolaan PI.
Pemerintah daerah dituntut untuk transparan dan memaparkan secara terbuka kronologi, dasar hukum, hingga bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut.
Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar proaktif turun tangan menelusuri apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan (conflict of interest), maupun aliran dana serta keuntungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan sehat atau tidak sehatnya sebuah BUMD. Ini menyangkut tata kelola kekayaan daerah. Kami tidak ingin persoalan PT WUS berhenti pada pemeriksaan perusahaan, sementara aktor-aktor di balik kebijakan strategisnya tidak pernah dimintai penjelasan. Siapa yang memutuskan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang memperoleh keuntungan harus menjadi bagian dari pemeriksaan,” pungkasnya menandaskan.
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan PI merupakan hak mutlak publik.
Sebab, sumber daya alam yang dikeruk melalui skema partisipasi daerah pada akhirnya wajib bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas, alih-alih dibiarkan menjadi ruang gelap bagi kepentingan korporasi maupun kelompok tertentu.














Komentar