Dugaan Korupsi dan Tata Kelola PT WUS Disorot Tajam, Presma Unija Desak Penegak Hukum Bertindak

Desak DPRD Panggil Pihak Terlibat dan Minta Aparat Penegak Hukum Telusuri Dugaan Monopoli hingga Aliran Keuntungan Segelintir Pihak di BUMD Sumenep.

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 16:52 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja (Presma Unija), Moh. Ibnu Al Jazary, mendesak transparansi serta pengusutan tuntas atas persoalan tata kelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan polemik pengelolaan Participating Interest (PI) migas di Kabupaten Sumenep.

Foto: Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja (Presma Unija), Moh. Ibnu Al Jazary, mendesak transparansi serta pengusutan tuntas atas persoalan tata kelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan polemik pengelolaan Participating Interest (PI) migas di Kabupaten Sumenep.

BERITAKU, Sumenep – Persoalan internal dan tata kelola PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) kembali memicu tanda tanya besar di tengah publik.

Di tengah sorotan tajam atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut, kini muncul polemik serius buntut pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA mengenai pengelolaan Participating Interest (PI) migas yang sempat berada dalam lingkup PT WUS.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja (Presma Unija), Moh. Ibnu Al Jazary, melayangkan kritik keras dan mempertanyakan bagaimana bisa PT WUS menjalankan pengelolaan PI migas.

Pasalnya, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sumenep pada perusahaan daerah tersebut tercatat baru sebesar 75,30 persen, yang artinya belum mencapai persyaratan minimal 99 persen sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan PI.

Baca Juga  Usut Kematian Pasien BPJS Firman, Komisi IV DPRD Sumenep Akan Panggil Direktur RS BHC dan Kadinkes

Bagi Ibnu, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif perusahaan semata, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan hukum para pengambil kebijakan yang memberikan persetujuan, rekomendasi, maupun legitimasi terhadap pengelolaan PI tersebut, di samping adanya indikasi monopoli perusahaan demi kepentingan segelintir orang.

Ibnu juga menyoroti posisi strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemegang saham mayoritas PT WUS.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lari dari tanggung jawab atas setiap kebijakan strategis perusahaan, terlebih ketika pengelolaan PI menyangkut langsung hajat hidup orang banyak dan masa depan kekayaan sumber daya alam daerah.

Pihaknya mempertanyakan apakah kebijakan pengelolaan PI di PT WUS benar-benar berorientasi murni untuk kemakmuran masyarakat Sumenep, atau justru sengaja membuka celah bagi kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu di balik selubung perusahaan daerah.

“Jangan sampai PT WUS hanya dijadikan kendaraan kepentingan segelintir pihak. Kami ingin tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kebijakan perusahaan ini. Apakah keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan daerah atau ada kepentingan lain yang selama ini tidak pernah dijelaskan kepada publik?” tegas Ibnu, Rabu (18/11/2026).

Sejalan dengan kondisi tersebut, Presma Unija secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Sumenep agar tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan secara formalitas belaka, melainkan segera memanggil pihak-pihak terkait yang merumuskan kebijakan pengelolaan PI.

Baca Juga  Susi Pudjiastuti Angkat Bicara Soal Heli TNI AD Jatuh di Kalteng: Tuntut Korporasi Ganti Rugi!

Pemerintah daerah dituntut untuk transparan dan memaparkan secara terbuka kronologi, dasar hukum, hingga bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut.

Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar proaktif turun tangan menelusuri apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan (conflict of interest), maupun aliran dana serta keuntungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Ini bukan lagi sekadar persoalan sehat atau tidak sehatnya sebuah BUMD. Ini menyangkut tata kelola kekayaan daerah. Kami tidak ingin persoalan PT WUS berhenti pada pemeriksaan perusahaan, sementara aktor-aktor di balik kebijakan strategisnya tidak pernah dimintai penjelasan. Siapa yang memutuskan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang memperoleh keuntungan harus menjadi bagian dari pemeriksaan,” pungkasnya menandaskan.

Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan PI merupakan hak mutlak publik.

Baca Juga  Pimpin Apel HUT Lalu Lintas, Kombes Pol Ariek Indra Sentanu Tekankan Integritas Personel Satlantas

Sebab, sumber daya alam yang dikeruk melalui skema partisipasi daerah pada akhirnya wajib bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas, alih-alih dibiarkan menjadi ruang gelap bagi kepentingan korporasi maupun kelompok tertentu.

Follow WhatsApp Channel beritaku.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangga!Bupati Sumenep Sukses Jadi Pemateri Favorit di Rakornas,Peserta Antusias
Soroti Sektor Pertanian hingga Bantuan Sosial, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Beberkan Catatan Kritis Hasil Reses
Rapat Paripurna DPRD Sumenep 2026: Wakil Rakyat Tegaskan Janji Manis Saja Tak Cukup untuk Warga
Diduga Eksploitasi Perempuan Lewat Prostitusi Online, Pria 40 Tahun Diamankan Polres Sumenep
Dicegat Wartawan di Hotel Myze, Direktur RS BHC Sumenep Pilih Menghindar!
Gagalkan Pengiriman Motor Bodong ke Kepulauan, Polresta Sumenep Temukan 13 Unit di Pelabuhan Kalianget
Asyik Rekap Togel Online di Warung Kopi, Pria di Ambunten Sumenep Diciduk Polisi!
Harumkan Nama Daerah, Kontingen Sako Pramuka Ma’arif NU Sumenep Borong Empat Gelar Juara di Jelajah Santri IX Jatim 2026

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:19 WIB

Bangga!Bupati Sumenep Sukses Jadi Pemateri Favorit di Rakornas,Peserta Antusias

Rabu, 18 November 2026 - 21:22 WIB

Soroti Sektor Pertanian hingga Bantuan Sosial, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Beberkan Catatan Kritis Hasil Reses

Rabu, 18 November 2026 - 20:49 WIB

Rapat Paripurna DPRD Sumenep 2026: Wakil Rakyat Tegaskan Janji Manis Saja Tak Cukup untuk Warga

Rabu, 18 November 2026 - 16:52 WIB

Dugaan Korupsi dan Tata Kelola PT WUS Disorot Tajam, Presma Unija Desak Penegak Hukum Bertindak

Rabu, 18 November 2026 - 16:45 WIB

Diduga Eksploitasi Perempuan Lewat Prostitusi Online, Pria 40 Tahun Diamankan Polres Sumenep

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp