BERITAKU, Sumenep – Setengah bulan lebih sejak Moh. Firman Ramadhani alias Dani (22) meninggal dunia di Rumah Sakit Baghraf Health Care (RS BHC) Sumenep, Madura, Jawa Timur, sejumlah persoalan krusial justru belum juga menemukan titik terang.
Mulai dari klaim perdamaian yang secara tegas dibantah oleh keluarga inti, janji bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga langkah investigasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) yang belum menunjukkan perkembangan berarti.
Di tengah simpang siur pernyataan yang bergulir ke ruang publik, pihak keluarga almarhum hingga kini masih setia menantikan penjelasan resmi mengenai penyebab pasti kematian anak semata wayang mereka.
Pada Senin (2/11/2026), sejumlah awak media mendatangi kediaman keluarga Dani yang berlokasi di Dusun Samondung, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.
Perjalanan menuju rumah duka bukanlah perkara mudah, di mana rombongan jurnalis harus menyusuri jalan sempit, berliku, berlubang, bahkan sempat tersesat ke jalan buntu sebelum akhirnya berhasil menemukan lokasi berkat bantuan warga setempat.
Sekitar pukul 11.00 WIB, para jurnalis disambut langsung oleh H. Hayatullah, ayah kandung almarhum. Meskipun baru saja sekitar sepekan merampungkan operasi mata akibat katarak, pria yang akrab disapa H. Hayat tersebut tetap berlapang dada menerima kedatangan awak media.
Perbincangan hangat namun penuh haru itu menguak banyak cerita tentang sosok Dani semasa hidupnya. Almarhum dikenal memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan sempat memendam cita-cita besar untuk menimba ilmu hingga ke negeri Mesir.
Nahas, takdir berkata lain. Dani mengembuskan napas terakhirnya pada 13 Oktober 2026 lalu, persis menjelang jadwal prosesi wisuda yang seharusnya ia ikuti pada 27 Oktober 2026. Tanggal yang semestinya menjadi lembaran kebahagiaan keluarga terpaksa dilewati tanpa kehadiran sosok yang mereka banggakan.
H. Hayat mengaku telah berusaha berdamai dengan keadaan dan menerima kepergian putranya sebagai ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Kendati demikian, ikhlas bukan berarti keluarga serta-merta menghentikan ikhtiar untuk mencari kebenaran dan kejelasan medis.
“Kami tetap menunggu hasil keputusan rumah sakit,” ujar H. Hayat saat ditemui awak media pada Senin (2/11) siang.
Tidak lama berselang, ibunda almarhum, Hj. Siti Nor Hayati, tiba di rumah usai mencari nafkah berjualan sembako di Pasar Anom Baru Sumenep. Perempuan yang akrab disapa Hj. Hayati itu turut mengungkapkan keikhlasannya, seraya memanjatkan doa terbaik bagi almarhum buah hatinya.
“Amin.. amin, semoga surga untuk anak saya, Dani,” ucap Hj. Hayati dengan nada tegar.
Kendati demikian, ketenangan batin yang diidamkan keluarga tampaknya masih jauh dari kata usai. Pasalnya, hingga awal November 2026 ini, tensi persoalan kembali meninggi menyusul adanya jurang perbedaan keterangan ihwal komunikasi antara pihak keluarga dan manajemen RS BHC.
Selepas perbincangan, para jurnalis bersama pihak keluarga sempat menyempatkan diri berziarah ke tempat peristirahatan terakhir Dani yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Di sela perjalanan ziarah tersebut, kakek almarhum, H. Asnawi, mengenang kembali detik-detik awal ketika dirinya menjadi salah satu pihak yang paling vokal mempertanyakan perihal kematian sang cucu.
“Awal, orang yang tak menerima adalah saya,” ungkap H. Asnawi.
Menurut H. Asnawi, polemik berkepanjangan ini sebenarnya dapat dihindari sekiranya manajemen rumah sakit sejak awal menunjukkan iktikad baik untuk membuka ruang komunikasi transparan dengan keluarga.
“Andai pihak rumah sakit memiliki iktikad baik untuk berdamai dengan pihak keluarga maka semuanya selesai,” tegasnya.
Namun berdasarkan fakta di lapangan, kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan manajemen RS BHC ke rumah duka pada 16 Oktober 2026 lalu dinilai sebatas menyampaikan ucapan belasungkawa semata. Tidak ada secercah penjelasan medis pun yang diberikan kepada keluarga terkait pemicu merosotnya kondisi kesehatan Dani hingga berujung maut.
Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh H. Hayat yang memastikan bahwa selepas kunjungan dua orang perwakilan perempuan dari pihak RS BHC pada tanggal 16 Oktober tersebut, tidak pernah ada lagi jalinan pertemuan maupun komunikasi lanjutan.
“Tidak ada pertemuan lagi, hanya di tanggal 16 Oktober 2026,” timpal H. Hayat.
Pengakuan ini sontak bertolak belakang dengan narasi yang sebelumnya disampaikan oleh H. Nur Mahmudi, sosok yang sempat muncul ke publik sebagai juru bicara keluarga korban. Mahmudi yang diketahui merupakan kerabat dekat (dua pupu) H. Hayat sekaligus komisioner BAZNAS Sumenep itu sempat mengeklaim pada 22 Oktober 2026 bahwa telah terjadi tiga kali pertemuan antara dirinya, pihak keluarga, dan manajemen RS BHC.
Bahkan dalam keterangannya saat itu, Mahmudi menyebut proses mediasi tersebut turut melibatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Kontradiksi keterangan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: pertemuan mana yang dimaksud, siapa saja oknum yang dilibatkan, dan apakah keluarga inti almarhum Dani benar-benar dilibatkan secara sah dalam forum tersebut?
Sebab, hingga tanggal 2 November 2026, H. Hayat selaku ayah kandung menegaskan secara mutlak bahwa tidak pernah ada komunikasi lanjutan semenjak pertengahan Oktober lalu.
Persoalan pelik lainnya yang hingga kini mengantung tanpa kejelasan menyangkut janji bantuan sosial yang sempat dilontarkan oleh Bupati Sumenep.
Tepatnya pada 22 Oktober 2026, seusai memimpin Apel Hari Santri, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo sempat menyatakan bahwa jajaran Dinkes P2KB akan segera menerjunkan tim guna melakukan pengecekan langsung ke RS BHC. Bupati kala itu juga membuka pintu kemungkinan pemberian santunan kepada keluarga korban pasca proses verifikasi.
Pernyataan kepala daerah tersebut sempat menyalakan secercah harapan di hati keluarga bahwa pemerintah hadir memihak, tidak hanya dalam kerangka audit layanan kesehatan publik, tetapi juga memberikan perhatian nyata bagi keluarga yang ditinggalkan.
Namun kenyataannya, berdasarkan pengakuan langsung H. Hayat pada Senin (2/11), pihak keluarga menyatakan belum pernah menerima bentuk bantuan material apa pun, baik dari manajemen RS BHC maupun dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Artinya, sepuluh hari berlalu pasca instruksi terbuka bupati digulirkan, keluarga mengaku belum merasakan adanya wujud tindak lanjut yang nyata.
Lambatnya penanganan ini turut menyeret kredibilitas instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan P2KB Sumenep.
Sebelumnya pada 20 Oktober 2026, Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Elliya Fardasah, saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp berdalih belum bisa memberikan keterangan apa pun dengan alasan belum melakukan pertemuan langsung dengan pihak rumah sakit.
Kala itu, Dinkes P2KB mengeklaim telah membentuk tim evaluasi internal, namun rencana tersebut masih sebatas wacana birokrasi tanpa kejelasan jadwal sidak yang pasti.
Selepas instruksi tegas Bupati Sumenep pada 22 Oktober, progres penanganan medis tersebut kembali lenyap ditelan keheningan. Hingga Senin (2/11), drg. Elliya Fardasah kembali bungkam dan tidak memberikan respons saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Situasi serupa juga ditunjukkan oleh Sekretaris Dinkes P2KB Sumenep tatkala dimintai keterangan resmi.
Akibat tertutupnya keran informasi dari instansi berwenang, publik kian gelap gulita mengenai sejauh mana efektivitas kerja tim investigasi, apakah tim pemeriksa sudah turun lapangan, serta kapan hasil evaluasi tersebut bakal dibuka secara transparan kepada khalayak.
Di tengah kemelut tersebut, isu mengenai klaim perdamaian sepihak antara pihak rumah sakit dan keluarga kian memanas setelah beredar kabar bahwa manajemen RS BHC berencana merilis dokumentasi video yang diklaim sebagai bukti otentik penyelesaian damai.
Kabar ini sontak mendesak perlunya keterbukaan informasi publik agar publik tidak terjebak dalam disinformasi.
Keterangan tegas dari keluarga inti yang disampaikan pada 2 November 2026 secara telak mematahkan narasi perdamaian tersebut karena praktis tidak pernah ada perundingan apa pun selepas tanggal 16 Oktober.
Bilamana benar terdapat dokumen atau rekam jejak kesepakatan damai yang dipegang pihak tertentu, maka keabsahan serta pihak-pihak yang mewakili patut diuji secara akuntabel. Terlebih, substansi perkara ini menyangkut hilangnya nyawa seorang manusia dan hak konstitusional keluarga untuk mendapatkan keadilan medis.
Hingga hari Senin (2/11/2026) berakhir, keluarga besar Dani masih tertunduk dalam penantian. Bantuan pemerintah yang dijanjikan belum kunjung tiba di tangan mereka, investigasi Dinkes P2KB jalan di tempat tanpa kejelasan, sementara klaim perdamaian terus berbenturan dengan kenyataan pahit yang disuarakan langsung oleh orang tua korban.
Di balik kerasnya pusaran konflik birokrasi dan medis ini, ada seorang ayah yang tabah menanti pertanggungjawaban rumah sakit, seorang ibu yang memeluk sisa rindu di balik dagangan sembakonya, serta seorang kakek yang terus menuntut kebenaran atas nasib cucunya.
Jasad almarhum Dani memang telah bersemayam di bumi peraduannya, namun jeritan pertanyaan keluarganya terbukti belum ikut terkubur bersama pusara.
Komentar