BERITAKU, Sumenep – Rencana penggunaan teknologi electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dinilai tidak cukup hanya bermodalkan kecanggihan sistem semata.
Kesiapan infrastruktur pendukung, ketatnya mekanisme pengawasan, serta terbangunnya kepercayaan masyarakat justru menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan pemerintah daerah sejak dini.
Hal tersebut menjadi perhatian serius anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, dengan menyampaikan sejumlah catatan krusial sebelum sistem pemungutan suara elektronik diterapkan secara merata di seluruh desa.
Menurut Hairul Anam, pemanfaatan teknologi e-voting memang menawarkan sejumlah keuntungan strategis, mulai dari proses penghitungan suara yang berpotensi jauh lebih cepat, menekan risiko surat suara rusak, hingga mempersempit ruang praktik politik uang.
Kendati demikian, kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki gugusan wilayah kepulauan membuat penerapannya tidak bisa begitu saja disamaratakan, mengingat ketersediaan pasokan listrik dan kestabilan akses jaringan internet masih menjadi persoalan mendasar.
“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul Anam dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Persoalan krusial berikutnya terletak pada pola pengawasan teknis di lapangan. Hairul mengingatkan bahwa peralihan menuju teknologi digital tidak lantas membuat tahapan pemilihan berjalan otomatis tanpa pengawasan ketat.
Justru sebaliknya, pengawasan harus diperluas hingga menyentuh aspek teknis yang sebelumnya tidak ditemui dalam pemungutan suara konvensional, mulai dari kelayakan perangkat, keamanan server, proteksi sistem, hingga rekam jejak digital di setiap tahapan pemungutan suara.
“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya memaparkan perubahan pola pengawasan.
Oleh karena itu, Hairul menilai agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai program pelengkap.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia penyelenggara Pilkades, hingga para saksi calon kepala desa wajib dibekali pemahaman teknis yang memadai agar mampu mengoperasikan sekaligus mengawasi jalannya sistem elektronik tersebut.
“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya mengingatkan potensi kerawanan sosial.
Di sisi lain, jalur komunikasi antara lembaga legislatif DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep juga perlu terus diperkuat.
Hairul menekankan bahwa persiapan Pilkades berbasis elektronik mustahil dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan memerlukan kerja kolaboratif lintas sektor, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), pemutakhiran data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga pelaksanaan uji coba di desa percontohan.
“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades E-Voting,” tegasnya.
Pada prinsipnya, Hairul mendukung penuh pembaruan mekanisme demokrasi di tingkat desa, namun ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan target penerapan teknologi sebagai alasan untuk mengabaikan kesiapan infrastruktur mendasar.
Terkait rancangan payung hukum yang sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep, Hairul mengungkapkan bahwa pembahasannya hingga kini belum berlanjut ke tahap berikutnya lantaran pemerintah daerah masih menantikan kepastian regulasi yang lebih tinggi sebagai landasan hukum.
Untuk sementara waktu, acuan penyelenggaraan Pilkades masih merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” ungkapnya.
Ia berharap jajaran DPMD tidak berhenti pada penyusunan konsep regulasi di atas kertas belaka, tetapi segera menyiapkan pembekalan teknis bagi penyelenggara serta simulasi terbuka agar masyarakat luas memahami cara kerja sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Bagi legislator asal PPP tersebut, keberhasilan digitalisasi Pilkades tidak cukup diukur dari seberapa cepat perolehan suara dapat dihitung, melainkan sejauh mana setiap tahapannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan dipercaya oleh masyarakat.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” tukas Hairul Anam.














Komentar