BERITAKU, SURABAYA — Langkah strategis memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga pelosok desa menorehkan sejarah baru. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI resmi mengumumkan pencapaian 100% pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 8.494 desa/kelurahan se-Provinsi Jawa Timur.
Capaian besar ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi sistem hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Momen bersejarah tersebut ditandai dengan peresmian Posbakum Desa/Kelurahan sekaligus Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal yang digelar pada Kamis (11/12/2025) malam di Graha UNESA, Surabaya, dan dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
Di antara 16 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terpilih se-Jawa Timur yang diundang secara resmi, LBH Achmad Madani Putra dan Rekan Rekan mengukir prestasi membanggakan sebagai satu-satunya perwakilan LBH asal Madura.
Undangan kehormatan ini menjadi pengakuan negara atas konsistensi LBH Achmad Madani Putra dalam mendampingi warga prasejahtera dan kelompok rentan di Pulau Madura. Lembaga ini bersanding dengan sejumlah LBH papan atas Jawa Timur seperti IKADIN Jember, LBH Mawaddah Lamongan, hingga LBH PLATO.
Ketua LBH Achmad Madani Putra, Kamarullah, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah pusat.
“Ini merupakan kehormatan besar bagi kami. Undangan ini menjadi motivasi untuk terus memperluas jangkauan pelayanan hukum bagi masyarakat Madura. Kami siap berkolaborasi dan berkontribusi dalam mewujudkan keadilan yang merata hingga tingkat desa,” ujar Kamarullah.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta instansi terkait dapat memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program-program bantuan hukum di daerah agar sinergi ini berdampak nyata bagi masyarakat.
Komentar